[KAJIAN] Evaluasi Dan Perbaiki Penerapan Sistem UKT

Pendidikan merupakan salah satu prioritas terpenting bagi sebagian besar masyarakat, bagaimana pendidikan adalah wajah sebuah bangsa dan memainkan peranan penting untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Sebagian dari masyarakat memiliki harapan yang besar untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang yang paling tinggi, maka mereka akan dihadapkan pada berbagai macam pilihan dan permasalahan.

Karena pentingnya pendidikan, maka tercantumlah pada Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal ini menyiratkan adanya etikat kepedulian pemerintah terhadap pendidikan demi memajukan negara. Bentuk nyata peran pemerintah dalam bidang pendidikan, antara lain : memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) kepada siswa SD – SMA, kucuran dana pada Perguruan Tinggi Negeri ( PTN ), memberikan beasiswa Bidik Misi kepada mereka yang memerlukan, dll.

Selanjutnya dengan lahirnya Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang mengamanahkan kepada setiap pelaksanaan pendidikan tinggi perlu adanya standar biaya pendidikan yang terjangkau bagi mahasiswa dan orang tua sebagai donatur/pembiaya kuliah, hal ini tertuang pada pasal 88 ayat (4) “Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”. Penididikan murah dan bermutu diharapkan dapat dirasakan oleh mahasiswa sebagai generasi intelektual sebagai penerus bangsa kedepan.

Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut maka lahirlah Peraturan Menteri nomor 55 tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT pada seluruh Perguruan Tinggi Neeri di Indonesia. Kemudian disusul dengan terbitnya surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Nomor: 305/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah dan surat nomor: 488/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah tunggal yang meminta perguruan tinggi untuk:

  1. Menghapus uang pangkal mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
  2. Menetapkan dan melaksanakan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

 

Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan suatu upaya untuk mewujudkan biaya kuliah yang murah diseluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan sistem ini, mahasiswa sudah tidak akan dikenakan biaya gedung, praktikum, uang SKS, uang wisudda atau biaya tambahan lainnyya karena sudah dikumpulkan menjadi satu dalam UKT.

Alasan diberlakukannya UKT menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

  1. Biaya SPMA atau Uang Pangkal yang selama ini berlaku dirasa memberatkan calon mahasiswa
  2. Biaya operaional yang selama ini dibutuhkan oleh PTN dalam proses KBM dirasa tinggi sehingga “dibebankan” ke calon mahasiswa
  3. Selain adanya uang pangkal, pada setiap semesternya mahasiswa diharuskan membayarkan biaya diluar SPP untuk biaya operasional pendidikan
  4. Terbatasnya kesempatan belajar di PTN bagi calon mahasiswa dari golongan kurang mampu dan menengah dikarenakan tingginya biaya pendidikan.

Dengan alasan meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh pada 23 Mei 2013 telah mengeluarkan ketetapan mengenai besarnya Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, menjadi produk hukum pertama dari Kemendikbud yang mengatur permasalahan UKT. Dimana UKT ini merupakan sebagian dari Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

Bagaimana dengan penerapan UKT sejauh ini?

Pada awal diberlakukannya kebijakan ini, sudah muncul pro dan kontra. Sekilas memang sistem pembayaran ini lebih ringan dibandingkan pembayaran uang pangkal yang terkesan lebih memberatkan di awal perkuliahan. Mahasiswa kurang mampu pun dapat tertolong karena tidak harus membayar uang pangkal yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi mereka Namun beberapa mahasiswa justru merasa sistem ini lebih memberatkan, karena dengan adanya UKT maka besaran uang kuliah per semester bertambah besar di mana biasanya hal ini hanya mereka alami di awal perkuliahan. Jika pada saat pembayaran dengan sistem uang pangkal mahasiswa membayar dengan jumlah besar di awal perkuliahan (dalam hitungan jutaan), kemudian per semester mereka tinggal membayar ratusan ribu atau paling tidak membayar dalam jumlah kecil.

Lebih jelasnya dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tersebut, menjelaskan mengenai apa itu BKT & UKT. Tertuang dalam Pasal 1, ada empat (4) penjelasan mengenai UKT yaitu:

(1) Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri.

(2) Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.

(3) Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

(4) Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah

Dalam pelaksanaannya UKT dihitung berdasarkan BKT. BKT adalah Biaya Kuliah Tunggal yang berarti biaya yang diperlukan setiap mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan di setiap semesternya. Berdasarkan Permendikbud no. 55 tahun 2013 pada pasal 1 ayat 3 disebutkan juga bahwa UKT adalah sebagian dari BKT yang ditanggung mahasiswa berdasakan kemampuan ekonominya dan disampaikan pula di ayat lain bahwa UKT ditetapkan berdasarkan BKT dikurangi BOPTN, dengan BOPTN adalah biaya yang ditanggung pemerintah. Pengertian lain dari UKT adalah besarnya biaya kuliah yang ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi orang tuanya. Hal ini menyebabkan adanya sistem penggolongan UKT di mana ada pengelompokan besaran UKT sesuai dengan pengahasilan masing-masing orang tua.

Dalam penerapan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat yang dibagi dalam 5 (lima) kelompok dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu Kelompok I, II, III, IV, dan V. Berikut penggolongan/pengelompokan UKT berdasarkan pendapatan :

Kelompok I : Penghasilan ≤ 500.000

Kelompok II : 500.000 < Penghasilan ≤ 2.000.000

Kelompok III : 2.000.000 < Penghasilan ≤ 3.500.000

Kelompok IV : 3.500.000 < Penghasilan ≤ 5.000.000

Kelompok V : Penghasilan > 5.000.000

Golongan UKT per semester tersebut memiliki besaran yang berbeda-beda tergantung pada tiap-tiap fakultas.

Kemungkinan drop out juga semakin lebar ketika mahasiswa tidak dapat membayar UKT di semester tersebut. Mahasiswa yang cuti dan tingkat atas juga tetap membayar UKT meskipun tidak mengambil mata kuliah. Untuk mahasiswa cuti membayar kisaran 25% sedangkan mahsiswa tingkat atas yang tinggal menunggu sidang misalnya harus membayar penuh UKT semester berikutnya.

Tujuan pemerintah memberlakukan sistem ini memang untuk meringankan beban mahasiswa. Hal ini dilatarbelakangi dengan besaran uang pangkal yang sangat berbeda di setiap perguruan tinggi dan BOPTN yang diterima pun berbeda-beda ditambah lagi dengan berubahnya status beberapa perguruan tinggi menjadi PTN-BH. Perubahan status ini membuat perguruan tinggi yang bersangkutan memiliki kebebasan dan wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri termasuk menarik uang pangkal sesuai ketentuan mereka. Wewenang ini dimanfaatkan oleh pihak universitas untuk menarik uang dari mahasiswa sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan perguruan tinggi.

Pegantian tahun membuat perlu adanya perubahan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tersebut, Kemendikbud akhirnya mengundangkan peraturan menteri baru guna mengaturan permasalahan tersebut, adalah Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Perubahan dalam pasal-pasal tersebut diantaranya membahas mengenai:

  1. Pengaturan mengenai beberapa perubahan ketentuan;
  2. Penambahan BKT dan UKT untuk tahun angkatan 2014/15;
  3. Penambahan ketentuan mengenai BKT dan UKT bagi PTNBH pada tahun 2014/15; dan
  4. Penambahan golongan dari V golongan menjadi VIII penggolongan.

Dalam perkembangannya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semula diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) pada masa kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berubah pada tahun 2015 pada masa Kabinet Kerja (Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi), kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Pendidikan Tinggi dicabut dan dialihkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Oleh karena hal tersebut, maka Kemenristekdikti mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur segala hal tentang Pendidikan Tinggi, tak terkecuali mengenai UKT.

Pada 4 (empat) Agustus 2015, diundangkanlah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah. Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 tersebut merupakan satu-satunya pengaturan mengenai BKT dan UKT pada PTN. Biaya Kuliah Tunggal (BKT) adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN. BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan Pemerintah. Penetapan UKT dengan memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal, UKT tersebut terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Permen tersebut. Pengaturan kelompok/golongan dalam UKT diatur lebih jelas dalam Permenristekdikti ini, yaitu diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi, “Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PTN kepada Menteri untuk ditetapkan.” Sebelumnya dalam pengaturan UKT yang diatur dalam Permendikbud tidak mencantumkan perihal tersebut.

Pada tahun ketiga penerapan UKT bagi PTN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi ini penggolongan UKT masih seperti penggolongan UKT pada Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014, yaitu sebanyak VIII golongan.

Terjadi perubahan ketentuan mengenai pembagian golongan I dan II yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) UKT kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap Program Studi pada setiap PTN.

(2) UKT kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap Program Studi pada setiap PTN.

Berbeda dengan pengaturan dalam peraturan-peraturan sebelumnya, dalam Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 ini mengubah ketentuan mengenai kelompok I dan II yang semula diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri (baik dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 maupun Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014) menjadi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap Program Studi pada setiap PTN. Namun kenyataannya saat ini PTN-PTN tidak terdapat kejelasan mengenai kuota 5% (lima persen) tersebut. Mengenai terdapatnya kesalahan dalam pemberlakuan UKT, maka pemimpin masing-masing PTN dapat melakukan penatapan ulang terhadap kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Pemimpin PTN dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat:

a.ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau

  1. pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Berbicara mengenai sistem keringanan UKT, sekarang hanya diatur menurut ketentuan dalam peraturan masing-masing PTN karena perbedaan dalam sistem tata kelola dan otonomi pada tiap-tiap PTN. Perbedaan penerapan BOPTN tiap PTN satuan kerja, PTN badan layanan umum (PTN BLU), dan PTN Badan Hukum (PTNBH) juga menjadi permasalahan dalam penerapan UKT yang berdampak juga dalam sistem keringanan UKT. Sistem keringanan UKT yang tidak jelas menyebabkan orang tua mahasiswa mengalami banyak kesulitan dalam membiayai biaya kuliah anaknya. Oleh karena itu perlu kiranya Kemenristekdikti membuat suatu ketentuan secara umum tentang bagaimanakah pengaturan keringanan UKT pada masing-masing PTN. Sehingga apabila ada mahasiswa yang sebelumnya mampu, namun dalam keberlangsungan perkuliahannya mengalami suatu masalah yang menyebabkannya kesulitan untuk membayar biaya perkuliahan bisa menjamin kepastian hukumnya. Seperti pertimbangan kemenristekdikti dalam membuat Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 poin c, yang menginginkan adanya kepastian hukum dalam penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diplom. Namun PTN menurut Pasal 9, diberi kewenangan untuk dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT, dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma yang terdiri atas:

  1. mahasiswa asing;
  2. mahasiswa kelas internasional;
  3. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau
  4. mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri.

Dalam hal Uang Pangkal atau SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) ini, PTN masih dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma dari jalur undangan, SNMPTN dan SBMPTN. Namun PTN diberi wewenang oleh perundang-undangan untuk dapat memungut uang pangkal dari mahasiswa-mahasiswa baru program sarjana dan program diploma selain mahasiswa yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya. PTN dapat memungut uang pangkal tersebut kepada mahasiswa-mahasiswa asing, kelas internasional, mahasiswa jalur kerja sama (pertukaran mahasiswa), dan mahasiswa seleksi jalur mandiri.

Pemberlakuan uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT bagi mahasiswa baru dari seleksi jalur mandiri sepertinya perlu dikaji ulang. Pasalnya tidak semua mahasiswa baru dari seleksi jalur mandiri mampu secara ekonomi. Tidak sedikit para mahasiswa seleksi jalur mandiri merupakan mahasiswa-mahasiswa yang kurang beruntung dalam seleksi masuk lainnya, seperti SNMPTN, SBMPTN, bahkan ada yang kurang beruntung dalam seleksi bidikmisi. Tidak semua penanggung beban biaya perkuliahan mahasiswa seleksi jalur mandiri dari kalangan pengusaha sukses, pejabat, dan lain sebagainya. Orang tua mahasiswa atau penanggung beban biaya perkuliahan mahasiswa ada yang bekerja sebagai petani. Seperti yang diketahui juga bahwa nilai tukar petani secara nasional pada Maret 2016 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 101,32. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan/daya beli petani khususnya di perdesaan semakin menurun.

Oleh karena itu sudah sepatutnya kemenristekdikti mengkaji ulang ketentuan tentang pemungutan uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT bagi mahasiswa baru dari seleksi jalur mandiri, melihat tengah lesunya perekonomian di Indonesia sendiri.

Sanksi akan diberikan apabila PTN melanggar ketentuan tersebut, pejabat yang bertanggung jawab di PTN tersebut akan dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengaturan mengenai BKT dan UKT bagi PTN Badan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Namun tetap saja masih terdapat kelemahan walaupun sudah berganti 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 tahun pemberlakuan sistem UKT ini, masih belum adanya transparansi dalam UKT dan belum diatur secara jelasnya pengaturan mengenai keringanan dalam UKT menjadi permasalahan yang belum selesai sampai saat ini. Dalam keberjalanannya pelaksanaan UKT di berbagai perguruan tinggi menimbulkan masalah dari tahun ke tahun. Permasalahan yang disoroti adalah  “Sistem penggolongan UKT yang dirasa belum tepat dan adil, transparansi anggaran yang sangat kurang, variabel penggolongan UKT yang kurang jelas, tingginya UKT dan kenaikan UKT dari tahun ke tahun yang sampai saat ini belum mendapat solusinya”.

Kemenristekdikti harus segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem UKT

Sejak mulai diberlakukannya UKT pada tahun 2013/2014 maka tahun ini merupakan tahun ke-4 penerapan sistem UKT, sudah sepantasnya kembali melihat apakah UKT mampu menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang hari ini muncul? Atau justru malah menjadi permasalahan baru di bidang pendidikan.

Pada dasarnya UKT coba dihadirkan untuk membebankan biaya kuliah sesuai dengan golongannya, namun teori indah UKT tidaklah berbanding lurus dilapangan, saat ini pendidikan tinggi dihadapkan pada permasalahan yang benar-benar serius, mungkin para rektor diseluruh Indonesia menganggap ini hanya masalah biasa, akan tetapi bagi mahasiswa ini adalah masalah yang menyangkut impian dan masa depannya bila tidak segera diselesaikan. Laporan demi laporan yang kami terima terkait dengan masalah UKT tak ada habisnya, yang terakhir adalah 21 mahasiswa di Unila hampir mengundurkan diri karena tidak mampu membayar UKT atau salah golongan sebelum akhirnya diadvokasi oleh BEM U KBM Unila, namun solusi yang diberikan bak penyejuk yang hanya sampai di tenggorokan, masalah-masalah akan terus berdatangan apabila penerpan UKT masih tidak tepat sasaran.

Kemudian sejak diberlakukannya sistem ini pada tahun 2013 banyak mahasiswa berpendapat bahwa pelaksanaan UKT belum tepat seperti besaran UKT yang ternyata tidak sesuai dengan kemampuan mereka dan cenderung tidak adil antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Hal ini disebabkan mekanisme UKT pada awal pelaksanaannya hanya menjadikan gaji kotor sebagai indikator utama penentuan UKT. Padahal terdapat faktor-faktor lain yang mesti dipertimbangkan, misalkan anggota keluarga yang mengalami sakit keras, kondisi keluarga yang mengalami musibah/bencana, kondisi keluarga yang tidak harmonis (broken home), dipecatnya orang tua dari pekerjaan (dinamika ekonomi), dan persoalan-persoalan lain yang tidak tercatat dalam struk gaji.

Faktor-faktor inilah yang hendaknya menjadi pertimbangan universitas untuk pemberlakuan sistem dispensasi dan banding yang benar-benar bisa memperhatikan kondisi mahasiswa per semester. Beberapa universitas yang telah menerapkan sistem ini masih belum berjalan maksimal. Secara garis besar, evaluasi perumusan UKT dari berbagai PTN adalah grading yang dirasa masih menimbulkan kesenjangan. Masih banyak penepatan angka UKT di berbagai PTN yang tidak sesuai dan naik drastis dari satu tingkat angka ke tingkat lainnya.

Berbicara mengenai isu tentang kenaikan UKT pada tahun 2016, yang didasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 800/A.A1/KU/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang didalamnya terdapat himbauan dari Dikti agar Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia menaikan dan menambahkan level UKT bagi mahasiswa tahun 2016, mendapat banyak protes dari para mahasiswa di seluruh Indonesia.

Lagi-lagi berbicara mengenai kekuatan hukum Surat Edaran, dulu pernah hangat isu tentang adanya Surat Edaran Menristekdikti Nomor 01/M/SE/V/2015 yang salah satu isinya menunda implementasi Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 mengenai permasalahan masa kuliah 5 tahun yang akhirnya Menristekdikti membuat peraturan baru tentang masa kuliah yang tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

Perlu diketahui bahwa Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti hal nya Undang-Undang maupun Peraturan Menteri. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada bunyi atau ketentuan Surat Edaran secara eksplisit. Surat Edaran memang bukan peraturan perundang-undangan (regeling), bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan, masuk dalam peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving). Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 43 Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 jo. Permendagri Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dijelaskan, Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahun, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, apalagi Perpres atau Peraturan Pemerintah (PP) tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

Berikutnya adanya wacana PTN-PTN menaikan UKT yang nominalnya mencapai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Kenaikan UKT ini akan semakin membuat sengsara orang tua mahasiswa. Selain harus membiayai kuliah anaknya, mereka juga harus memperhatikan biaya hidupnya sehari-hari. Ditengah belum menentunya perekonomian di Indonesia dan banyaknya pekerja yang di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja, yang kemungkinan pekerja tersebut adalah orang tua mahasiswa, seharusnya menjadi perhatian menteri terkait dan PTN untuk menaikkan UKT. Masih tingginya inflasi dan kenaikan harga komoditas bahan-bahan pokok seperti bawang merah yang disebabkan gagalnya panen petani. Permasalahan ekonomi tersebut juga bisa menjadi salah satu pertimbangan UKT tidak dinaikkan.

Oleh karena itu berdasarkan hasil kajian diatas, melalui tulisan ini kami  BEM U KBM Unila menyampaikan aspirasi kepada Bapak Menteri Kemenritekdikti untuk melakukan:

  1. Evaluasi penerapan sistem UKT di Seluruh PTN di Indonesia.
  2. Memperbaiki sistem penerapan UKT yang jauh dari kata tepat sasaran sehingga mendzolimi mahasiswa yang menjadikorbannya.
  3. Segera mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimuncul sejak diberlakukannya UKT.

(Kajian ini dibuat berdasarkan hasil diskusi dan berbagai referensi oleh BEM SI)

#EvaluasiSistemUKT

#Kemensospol

#KolaborasiHebat

#BEM_Unila

 

Be the first to comment

Leave a Reply