[kajiann] RUU Tax Amnesty untuk siapa?

“Salus Populi Suprema lex” 

Kepentingan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

 

Sudah lebih dari satu bulan para anggota dewan Republik Indonesia disibukan dengan pembahasan mengenai RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Dimulai dari kegaduhan skandal internasional bernama Panama Papers menghidupkan inisiatif pemerintah untuk melegalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dari 214.000 nama pengusaha/perusahaan yang diperkirakan terekam dalam dokumen kontroversial itu, tercatat sekitar 2.961 nama dari Indonesia yang turut mendirikan perusahaan offshore di Panama. Pemerintah yang telanjur terjebak dengan target tinggi untuk penerimaan pajak 2016 gerah mengetahui banyaknya potensi pajak yang terabaikan sehingga semakin masif mendorong agar RUU Pengampunan Pajak lekas mendapat legitimasi dari DPR. [1]

Meski sempat timbul tenggelam, isu tax amnesty masih tergolong topik yang sering kali mengundang perdebatan panjang. Berbagai spekulasi terus mencuat untuk menebak bagaimana hasil akhir yang diterima jika tax amnesty betul-betul diterapkan. Hingga catatan ini tertulis, kubu yang pro maupun kontra terus menjustifikasi argumennya sehingga diskusi mengenai tax amnesty terus menghangat.

Menteri Keuangan RI Bambang PS Brodjonegoro meyakini Panama Papers sudah mengindikasikan secara kuat pentingnya tax amnesty sebagai langkah repatriasi gelembung kekayaan penduduk Indonesia yang tersebar di mancanegara. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah mengaku kebijakan ini merupakan jalan keluar dari masalah penerimaan pajak tahun ini. Sebab, dengan memberikan pengampunan pajak, pemerintah akan mendapatkan basis data pajak yang lebih luas dan lebih akurat. Selain itu, bonus lain dari kebijakan ini bisa mendatangkan dana segar berupa aliran dana repatriasi ke dalam negeri.

Di pihak seberang, masih berembus suara-suara penolakan meski perlahan mulai sayup-sayup. Pihak yang belum bersepakat pada umumnya menganggap tendensi politik lebih tampak daripada kemurnian kepentingan ekonomi.

Apalagi tarif untuk memperoleh amnesti terbilang lebih “murah” jika dibandingkan nominal pajak yang dibayarkan secara normal. Tax amnesty sudah pernah dilakukan di Indonesia pada medio 1980-an, tetapi realisasinya gagal mencapai target karena lemahnya mekanisme dan sosialisasi pengantarnya. Indonesia perlu belajar dari negara yang berpengalaman mengelola mekanisme yang tepat agar pengelolaan pengampunan pajak tidak salah kaprah.

Tax Amnesty alias pengampunan pajak, memang bukan barang baru dalam sejarah kebijakan perpajakan di dunia. Bebagai Negara, termasuk Indonesia, punya sejarah panjang mengenai kebijakan itu. Sayangnya, sulit mencari cerita manis dari pelaksanaan tax amnesty.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengingatkan agar Indonesia belajar dari 40 negara yang sudah menerapkan, tetapi rata-rata gagal dalam melaksanakan tax amnesty. Bahkan International Monetary Fund (IMF) pada 2008 secara terang-terangan berargumen, kesuksesan tax amnesty bagaikan anomali, karena sebuah kesuksesan akan dinilai tidak normal dan kegagalan sesuatu yang normal. Contoh terdekat adalah kegagalan Filipina karena mekanisme lanjutan pascapemberlakukan tax amnesty tidak diikuti reformasi sistem perpajakan.

Kemudian berbagai netizen pun menganggap bahwa RUU Tax Amnesty sangat jauh dari keberpihakan terhadap masyarakat, Sekretaris Jenderal FITRA ( Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Yenny Sucipto menegaskan bahwa RUU Tax Amnesty sangat dekat dengan ‘pengampunan’ terhadap dana hasil kejahatan ekonomi dan korupsi yang telah beranak pinak serta berkembang di luar negeri seperti hasil mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Argumentasi pemerintah bahwa RUU Tax Amnesty untuk menyelamatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sangat tidak benar. Sebaliknya, negara cenderung tunduk pada konglomerat, pengusaha dan koruptor. Buktinya, dengan asumsi upeti di RUU yang hanya 2, 3 dan 6 persen maka perkiraan hanya Rp 50 triliun dari ribuan triliun yang akan masuk ke APBN. Negara tidak untung, yang untung konglomerasi, pengusaha besar dan koruptor.

Melihat dari pro-kontra diatas, lantas muncul pertanyaan besar dikepala kita bahwa sebenarnya “RUU Tax Amnesty dibuat untuk siapa?” kepada rakyat kah? Atau sebaliknya hanya menguntungkan pihak konglomerat, pengusaha besar dan koruptor.

 

#DiskusiRumputHijau

#TaxAmnestyUntukSiapa?

#Kemensospol

#BEMUnila

#KolaborasiHebat

 

[1] http://nasional.sindonews.com/read/1105641/18/mengapa-harus-tax-amnesty-1462184213

 

Be the first to comment

Leave a Reply