Kesejahteraan Nelayan, Sudahkah Diperhatikan?

Oleh: Nova Astisa (Staff Ahli Kemensospol BEM U KBM Unila)

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan 70% luas wilayahnya adalah perairan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun l996 tentang Perairan Indonesia; Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan. Berlimpahnya kekayaan sumber daya alam laut menjadi anugrah tersendiri dengan sebagian besar wilayah kepulauan tersebut. Namun dalam kenyataannya, potensi ini belum dapat membawa Indonesia menuju Negara maritim yang sejahtera dan berkedaulatan. Sebagai negeri yang memiliki keunggulan sumber lautnya dibandingkan dengan Negara lain seharusnya hal tersebut menjadi nilai tersendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya terutama nelayan, tetapi pada kenyataannya kesejahteraan nelayan masih menjadi angan-angan semata. Ikan sebagai hasil tangkapan yang dinikmati oleh hampir seluruh lapisan rumah tangga, garam sebagai bumbu penyedap rasa masakan rumah tangga pun tidak bisa membuat nelayan merasakan pula manfaatnya. Semua yang dilakukan nelayan, hasil tangkapan yang sangat diandalkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri (ekspor) tidak juga membuka mata hati dan nurani pemerintah atas keadaan nelayan yang kurang didukung oleh kebijakan-kebijakan yang pro terhadap nelayan. Sebagian besar masyarakat nelayan masih identik dengan kemiskinan bahkan angka harapan hidup nelayan masih jauh dibawah rata-rata.

 

Berdasarkan data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2012, jumlah nelayan tangkap di Indonesia tercatat hanya 2,2 juta jiwa. Sebanyak 95% dari 2,2 juta jiwa tersebut adalah nelayan tradisional. Sempat terfikir kah oleh kita, nelayan tradisional yang menjadi salah satu pundi-pundi rupiah terbesar di Indonesia itu masih menggunakan alat yang sederhana dan apa adanya? Mempertaruhkan nyawanya berlayar berbulan-bulan di pantai demi mendapatkan pundi-pundi rupiah yang tak seberapa untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya dari hasil penangkapan ikan. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, nelayan sangat berjasa menyumbangkan pendapatan dan kebutuhan asupan kepada Negara Indonesia dan sudah seharusnya nelayan di jamin kesejahteraannya dan dicukupkan kebutuhannya oleh pemerintah. Nelayan juga harus berpengetahuan luas tentang kelautan, nelayan harus tau penggunaan alat-alat modern yang dapat menunjang efisiensi dan efektifitas penghasilan tangkapannya, tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional seperti jaring dan lain sebagainya. Pendidikan yang rendah menjadi faktor utama terhambatnya pengetahuan nelayan atas penggunaan alat modern penunjang. Peningkatan dalam hal pendidikan harus menjadi tugas penting yang kiranya segera diselesaikan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas nelayan. Sebagian besar nelayan tradisional belu merasakan ratanya pendidikan, hal ini dikarenakan sangat minimnya pendapatan nelayan sehingga ia tak mampu memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Karena pendapatan yang rendah itulah para pemuda pesisir lebih memilih merantau ke luar kota atau luar negeri daripada menjadi nelayan di daerah sendiri berharap mendapat kehidupan yang lebih layak. Mayoritas nelayan di Indonesia bukan pemuda melainkan generasi yang sudah lebih tua.

 

Ini adalah PR pemerintah, kewajiban pemerintah yang tak bisa dihindarkan atau bahkan disisihkan begitu saja, sudah saatnya pemerintah lebih peka terhadap kondisi nelayan saat ini dan ditunjang oleh kebijakan yang pro. Bukan tidak mungkin, jika pemerintah menjamin kesejahteraan dan pendidikan masyarakat nelayan akan berpengaruh pada meningkatnya produktifitas nelayan untuk menghasilkan lebih banyak tangkapan. Nelayan akan lebih bersemangat untuk mencari ikan dengan peralatan yang lebih modern dan nelayan akan lebih mencintai Negara Indonesia yang bahari ini.

 

 

#IniSospol

#Sospolisme

#BersamaLuarBiasa

Be the first to comment

Leave a Reply