Pernyataan Sikap BEM Unila “Presiden Harus Bertanggung jawab atas Menteri ESDM”

Kabinet Kerja adalah kabinet yang diusung oleh Jokowi-JK dalam masa pemerintahannya periode 2014-2019. Nama tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena memang rakyat indonesia berharap ada perubahan yang nyata untuk Indonesia yang merdeka (katanya).

Namun seiring berjalannya waktu, bukan sebuah kebutuhan masyarakat yang dipenuhi, justru polemiklah yang disuguhkan dari kabinet kerja tersebut, alhasil belum genap 2 (dua) tahun memerintah Jokowi sudah mengganti kabinetnya atau yg dikenal dengan “resuffle” sebanyak 2 (dua) kali hal tersebut akan membuat ketidakstabilan ditubuh kabinet Kerja karena seringnya berganti Menteri. Dan akhirnya itu benar, polemik itu muncul pengangakat Alchandra Tahar Menteri ESDM yang diduga mempunyai dwi-kewarganegaan, dan Indonesia tidak menganut sistem dwi-kewarganegaraan tersebut.

Bahkan pergantian Menteri jilid ke-2 syarat akan kepentingan politik kelompok tertentu, dan nama-nama yang muncul misalnya Sri Mulyani (Kasus BLBI) dan Wiranto (Pelanggaran HAM) merupakan Menteri yang mempunyai latar belakang yang bermasalah atas kasus-kasus menghebohkan Indonesia (kami menolak lupa) yang anehnya justru malah diangkat untuk membantu Presiden atas nama Rakyat Indonesia.

Sampai detik ini, publik belum menerima penjelasan yang komprehensif dari orang nomor 1 (satu) di Indonesia mengenai hal ini. Dengan dugaan memiliki dua paspor Amerika Serikat dan Indonesia, pengangkatan Archandra sebagai menteri di negara yang tidak mengenal dwi-kewarganegaraan setidaknya melanggar tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Bahwa negara ini dibangun atas perjuangan anak bangsa tepatnya 71 Tahun yang lalu, atas perjuangan rakyat indonesia bukan pemberian negara lain. Lantas, siapayang harus bertanggung jawab atas semua ini? Negara ini adalah bangsa yang besar. Negara ini mempunyai sejarah perjuangan yang sangat panjang dan jangan kemudian dicoreng dengan tindakan ceroboh seperti ini, dan hari ini presiden telah memalukan wibawa negara Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi harus bertanggung jawab atas masalah ini.

Berdasarkam penjelasan diatas, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rakyat Indonesia, BEM U KBM Unila menuntut:

1. Mengecam tindakan Presiden atas pengangakatan Archandra Tahar sebagai menteri ESDM yang melanggar peraturan perundang-undangan.

2. Meminta maaf ke rakyat Indonesia atas kecerobohan pengangakatan Menteri ESDM Archandra Tahar yang mempunyai Dwi-Kewarganegaraan, karena Indonesia tidak menganut itu.

3. Presiden Joko Widodo untuk segera mengangkat Menteri ESDM yang profesional dan bersih terhadap masalah hukum.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2016
Presiden BEM Unila 2016
Ahmad Nur Hidayat

Be the first to comment

Leave a Reply