[SAMBUT KAPOLRI DI UNILA] TUNTUTAN ASPIRASI BEM U KBM UNILA

Kepada yth:

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)

Bapak Jenderal Polisi Badrodin Haiti

Di Tempat

 

Mahasiswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Masyarakat yang dianggap sebagai kaum intelektual dan memiliki tugas sebagai control sosial tidak boleh menutup mata tentang permasalahan yang terjadi di Negara Indonesia ini. Melihat berbagai macam persoalan yang menimpa bangsa Indonesia akhir-akhir ini membuat kami sebagai mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab untuk menuntut pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang berkewajiban untuk melayani dan mengayomi masyarakat.

Dewasa ini kita dikejutkan oleh berbagai fenomena nyata yang menjadi bukti bahwasannya Negara ini masih jauh dari kata aman, 70 tahun sudah negara Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dan diakui leh bangsa lain sebagai bangsa yang merdeka. Namun masyarakat yang tinggal didalamnya belum juga merasa hidup nyaman di negeri sendiri. Kemudian yang menjadi fokus kami dalam kajian ini adalah bagaimana peran Polri dalam menjaga keamanan dari setiap ancaman yang ada?

 

Kebangkitan PKI yang Mengancam Kedaulatan NKRI

Indonesia Darurat Komunis, Partai Komunis Indonesia atau yang akrab disapa PKI ini pernah menjadi aktor yang paling menakutkan dalam sejarah kelam perjalanan bangsa Indonesia,  sejak peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan kemudian berulang kembali peristiwa pemberontakan pada G30SPKI Tahun 1965 sudah berapa banyak nyawa yang hilang akibat kekejaman kaum PKI mulai dari petinggi militer, Ulama sampai masyarakat biasa yang merupakan saudara se tanah air.

Sudah hampir 51 tahun peristiwa itu berlalu, namun keberadaan PKI masih saja ada dalam bayang-bayang kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan kebangkitan PKI sudah mulai terlihat sejak dimulainya era reformasi, berikut data yang kami himpun dari berbagai sumber yang menunjukan kebangkitan PKI:

 

Tuntutan Pencabutan TAP MPRS NO.XXV Tahun 1966

Pasca Reformasi 1998, kelompok-kelompok gerakan mahasiswa kiri seperti Forkot, Jarkot, Forbes, Fordem, SMID dan yang sejenisnya, dengan sangat lantang menyuarakan tuntutan Pencabutan TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Ini indikasi kuat untuk kebangkitan PKI, karena TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 selama ini merupakan penghalang utama bagi Kebangkitan PKI secara formal konstitusional.

Penghapusan Kurikulum Sejarah Penghianatan PKI

Sejak Tahun 1966 s/d 1998, dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah Kemerdekaan Indonesia selalu dicantumkan tentang Sejarah Pengkhianatan PKI, baik pemberontakan PKI tahun 1948 mau pun Pemberontakan G30S PKI Tahun 1965. Dalam rentang waktu tersebut, setiap warga negara Indonesia yang pernah mencicipi pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga menengah, selalu mendapatkan informasi yang lengkap tentang PKI, sehingga sikap ANTI PKI terlembagakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Sejarah Pengkhianatan PKI mulai hilang dari kurikulum pendidikan. Dan melalui berbagai Media Sosial, serangan informasi yang memposisikan PKI sebagai Pahlawan dan Pejuang Kemerdekaan RI sangat deras dan kencang, sehingga banyak generasi muda yang tidak lagi mendapatkan informasi Pengkhianatan PKI dalam kurikulum pendidikan, terjebak dan perperangkap dalam propaganda pemutihan nama PKI.

Penghapusan “LITSUS” Bagi Calon Pejabat

Sejak pembubaran dan pelarangan PKI di tahun 1966 hingga 1998, setiap warga negara yang akan menjadi pejabat negara, baik di lingkungan Eksekutif dan Legislatif mau pun Yudikatif, diwajibkan mengikuti LITSUS yaitu Penelitian Khusus yang sangat ketat dan cermat serta teliti dan mendalam terhadap setiap calon pejabat untuk memastikan bahwa ia tidak ada kaitan apa pun dengan gerakan PKI.

Karenanya, kader-kader muda dari sisa Gerakan Bawah Tanah PKI tidak pernah punya kesempatan untuk menyusup ke dalam pemerintahan sepanjang masa 1966 hingga 1998. Jika pun ada teramat sempit dan sulit. Namun, Litsus dihapuskan dengan alasan penegakan Hak Asassi Manusia (HAM), sehingga kini kader-kader muda berpaham kiri yang punya kaitan erat dengan PKI dengan mudah bisa melenggang jadi pejabat tanpa hambatan. Tentu, penghapusan litsus menjadi bukti adanya tangan-tangan jahat yang bermain untuk membuka pintu kembali bagi PKI agar bisa masuk dalam lembaga-lembaga negara, sehingga ke depan lebih muda untuk bangkit dan berkembang.

 

Putra-Putri PKI yang masuk Parpol dan Instansi Negara

Penghapusan LITSUS telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Putra Putri Keturunan PKI untuk aktif di berbagai Partai Politik, sehingga mereka pun dengan mudah masuk ke berbagai Lembaga Kenegaraan.

Tentu kita tidak bisa dan tidak boleh melimpahkan kesalahan PKI kepada anak keturunan mereka yang tidak bersalah dan tentu hak-hak POLEKSOSBUD (politik, ekonomi, sosial dan budaya) anak keturunan PKI memang sudah semestinya diakui dan diberikan.

Namun, keturunan PKI harus tahu memposisikan diri, bahwa pemulihan hak-hak mereka jangan disalah-gunakan untuk menghidupkan kembali ideologi PKI dan jangan lagi membangkitkan kembali paham komunisme, serta mereka tidak perlu membuka luka lama dengan memposisikan diri sebagai Korban kejahatan Orde Baru melalui pemutar balikkan Fakta dan manipulasi Data seolah Ulama dan Umara, khususnya NU dan TNI, adalah pelaku kejahatannya. Ribka Ciptaning yang menjadi anggota DPR RI melalui PDIP, bahkan menjadi ketua salah satu Komisi di DPR RI, secara demonstratif dan provokatif menulis dua buku yang masing-masing berjudul : ”Aku Bangga Jadi Anak PKI” dan ”Anak PKI Masuk Parlemen”.

 

Komnas HAM dan LSM Berkedok PKI

Komnas HAM dan LSM-LSM Liberal disamping memberi apresiasi terhadap buku-buku dan film-film yang membela PKI, ternyata juga menjadi pihak yang paling sigap dan paling sibuk dalam mendesak dan menekan pemerintah RI dan DPR RI agar mengesahkan RUU KKR menjadi UU, sehingga di tahun 2004 Pemerintah RI secara resmi mengajukan RUU KKR ke DPR RI untuk dibahas, namun akhirnya RUU KKR tersebut hingga tahun 2006 dimentahkan oleh DPR RI.

Pada tahun 2015 secara mengejutkan, tiba-tiba pemerintah mengajukan RUU KKR agar masuk dalam Prolegnas DPR RI.  Apa pun alasannya, ini pun merupakan indikasi tak terpungkiri bagi kebangkitan PKI yang mulai berhasil menyusup ke berbagai lini Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan perundang-undangan yang menguntungkan PKI.

Bantuan China Kepada Indonesia dan Kompensasinya

Hak POLEKSOSBUD (politik, ekonomi, sosial dan budaya) China di Indonesia dipulihkan, sehingga Reformasi 1998 menjadi PINTU KEMENANGAN CHINA di Indonesia :

  1. China yang di Era 1966 – 1998 tidak mudah menjadi pejabat publik, justru kini bebas dan leluasa jadi Lurah, Camat, Bupati hingga Gubernur dan Menteri, bahkan Presiden.
  2. Di Era 1966 – 1998 nama China harus diganti dengan nama Indonesia untuk pengakuan kewarga-negaraan, sedang kini penggunaan nama China dibebaskan sebebas-bebasnya.
  • Barongsai yang di Era 1966 – 1998 dilarang, kini dibesarkan dan dipertontonkan dengan bebas di tengah publik dalam berbagai acara budaya, bahkan ada yang menggelar Barongsai dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW.
  1. Tulisan dan Bahasa China yang di Era 1966 – 1998 dilarang digunakan di tempat umum, kini menghiasi berbagai Mall, Pasar, Toko dan Perumahan dengan sangat bebas, bahkan ada Statsiun TV yang secara terbuka menyajikan sejumlah acara dengan Tulisan dan Bahasa China.
  2. Khonghuchu yang di Era 1966 – 1998 tidak diakui dan tidak boleh dicantumkan sebagai agama dalam KTP, kini diakui sebagai salah satu agama resmi di Indoensia, sehingga boleh dicantumkan dalam KTP.
  3. Hari Raya Imlek (Tahun Baru China) di Era 1966 – 1998 hanya boleh dirayakan secara tertutup di kalangan masyarakat China saja, tapi kini dijadikan Hari Libur Nasional dan dirayakan secara terbuka dan besar-besaran.
  • Pengusaha China yang di Era 1966 – 1998 diberi kebebasan berbisnis, tetapi tetap dengan kontrol ketat, kini merajalela sehingga informasinya bahwa tidak kurang dari 70 % lahan ibu kota Jakarta sudah dikuasai dan dimiliki oleh Delapan Konglomerat China Indonesia.
  • Di tahun 1966, Kongres ABRI merekomendasikan pelarangan penggunaan kata ”Tiongkok”, tapi dengan tegas dan jelas menetapkan penggunaan kata ”China”, karena keterlibatan China dengan PKI, tapi kini terbit aturan sebaliknya yaitu penghapusan sebutan ”China” dan pengharusan penggunaan kata ”Tiongkok”. Padahal, di Negeri China sendiri, mereka masih menyebut diri mereka dengan sebutan ”CHINA”.

Karenanya, tidak heran jika kini Negara Raksasa Komunis RRC (Republik Rakyat China) sangat bermesra-mesraan dengan pemerintah Indonesia, sehingga pada Selasa 16 Juni 2015, Garuda Indonesia menanda tangani kerja sama dengan BOC (Bank of China) Aviation dengan nilai dana US $ 4,5 milyar atau sekitar Rp 58 Trilyun. Dan usai acara penanda-tanganan kerja-sama tersebut di Paris, Menteri BUMN Rini Soemarno menginformasikan bahwa BUMN pun sudah ada kesepakatan pembiayaan dengan China Development Bank (CDB) dan ICBC senilai US$ 40 Milyar atau sekitar 520 Trilyun.

Namun demikian, kebangkitan China Komunis di Indonesia dan kemesraan pemerintah Indonesia dengan Negara Raksasa Komunis RRC wajib diwaspadai, karena China Komunis pernah terlibat langsung dalam poros Jakarta – Peking yang dibangun oleh Gerakan PKI di zaman Orla. Ini merupakan indikasi kebangkitan PKI Apalagi bantuan sebesar itu tidak mungkin cuma-cuma, tentu ada kompensasi politik dan ekonominya yang akan menguntungkan China Komunis.

 

Kerja Sama Parpol Indonesia dengan Parpol China

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) secara terbuka dan terang-terangan menjalin kerja-sama dengan Partai Komunis China. Selasa 6 juni 2015, Wakil Presiden Partai Komunis China (PKC) Gou Yezhou menemui Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem untuk membahas sejumlah agenda diplomatik dan kerjasama antara kedua partai.

Jauh sebelumnya, tanggal 14 Oktober 2013, bahwa PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pada tahun 2015 saja hingga bulan Oktober telah mengirimkan tiga angkatan dari para kadernya untuk studi banding dengan PKC (Partai Komunis China). Para Kader PDIP tersebut di China belajar di Sekolah PKC tentang bagaimana cabang dan ranting partai PKC bekerja, serta kegiatan kerja sama lainnya.

Seminar dan Temu Kangen Bela PKI

Banyak Seminar dan Lokakarya yang digelar untuk Pembelaan terhadap PKI, begitu juga sering diadakan Reuni dan Temu Kangen Keluarga Besar PKI. Bahkan tidak jarang Komnas HAM dan berbagai LSM Liberal terlibat dalam aneka pertemuan tersebut. Ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di zaman Orba.

Misalnya, tanggal 24 Juni 2010, Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Ayu Pitaloka serta Nursuhud dari Komisi IX DPR RI yang berkunjung ke Banyuwangi dalam rangka temu dengan PPI (Persatuan Perawat Indonesia) dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) untuk sosialisasi Program Kesehatan Gratis, namun acara bergeser dan berubah menjadi Reuni dan Temu Kangen Keluarga Besar PKI dari berbagai daerah di Jawa Timur di Rumah Makan Pakis Ruyung.

 

Beredarnya Lambang PKI di Kawula Muda Bahkan Selebriti

Marak beredar di internet sejumlah artis Indonesia ramai-ramai memakai kaos merah dengan gambar Palu Arit yang merupakan Lambang PKI, sehingga Kawula Muda para fans mereka pun menirunya. Selanjutnya, Lambang Palu Arit pun mulai ditemukan dimana-mana, bahkan mulai banyak anak muda yang menyukainya sampai saat ini. Inilah salah satu cara Gerakan Neo PKI mensosialisasikan Lambang PKI agar masyarakat akrab kembali dengan lambang tersebut.

 

Usulan Penghapusan Kolom Agama dalam KTP

Di Jakarta, Bapak Ahok menyerukan agar kolom agama dihapuskan dari KTP. Seruan ini disambut dengan gegap gempita oleh kalangan Liberal dan kelompok-kelompok berhaluan kiri. Namun seruan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi saat itu.

Seruan AHOK wajib dicurigai sebagai Trik PKI, karena memang jika kolom agama dihapuskan maka kalangan PKI yang anti Agama dengan leluasa memiliki KTP tanpa agama. Dan AHOK pun patut dicurigai sebagai bagian dari Gerakan Neo PKI, karena dahulu memang kalangan China di Indonesia banyak terlibat dengan PKI.

 

Jargon Revolusi Mental

Karl Marx sebagai Bapak Komunis Dunia berpandangan bahwa agama adalah belenggu dan Tuhan adalah penjajah, sehingga manusia yang beragama dan bertuhan tidak memiliki kebebasan, karena jiwanya terbelenggu dengan aturan agama dan terjajah dengan hukum Tuhan. Oleh karena itu menurut Karl Marx harus ada Revolusi Mental yang membebaskan dan memerdekan jiwa manusia dari belenggu agama dan jajahan Tuhan.

Sejak dulu hingga kini, kalangan Komunis selalu mengkampanyekan Revolusi Mental, termasuk PKI di Indonesia era 1945 hingga 1965, untuk menjauhkan umat manusia dari agama dan hukum Tuhan. Kini, di Indonesia semenjak Jokowi menjadi Presiden RI, justru SANG PRESIDEN yang meneriakkan REVOLUSI MENTAL. Ada apa ?!

Apa karena Jokowi tidak tahu dan tidak paham dengan sejarah istilah revolusi mental? Atau sebaliknya, justru beliau tahu dan paham serta memang sengaja mengkampanyekannya ?

 

Rencana Jokowi Minta Maaf Pada Keluarga PKI

Wacana permohonan maaf Presiden RI atas nama Negara RI kepada PKI yang pernah muncul di zaman Gus Dur dan SBY, kini muncul kembali di zaman Jokowi.

Indikasi-indikasi kebangkitan PKI diatas sudah  jelas bahwa memang ideologi komunis memang amsih hidup dalam masyarakat Indonesia dan hal ini jelas mengancam kedaulatan bangsa ini mengingat apa yang sudah dilakukan mereka tahun 1948 dan 1965.

 

Tindak Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan dan Anak

Penindasan terhadap kaum perempuan telah berlangsung sejak lama hingga sekarang. Ketika kita berbicara tentang diskriminasi perempuan, maka hal yang paling dikaitkan adalah budaya patriarki dan negara. Patriarki merupakan budaya yang membatasi perempuan dalam kehidupan sosial sebagai akibat dari monopoli kaum lelaki atas sektor publik serta membatasi ruang gerak perempuan hanya pada ruang domestik saja. Hal ini merupakan warisan turun temurun yang sampai sekarang masih kuat mengakar dalam masyarakat kita. Sementara, negara juga turut berperan atas suksesnya penindasan perempuan.

Bangsa beradab terukur dari penghormatannya kepada perempuan. Kejahatan terhadap perempuan bukan saja penistaan terhadap hak asasi manusia, melainkan juga bentuk kebiadaban moral teramat akut. Kewajiban negara melindungi harkat dan martabat perempuan Indonesia seutuhnya.

Fakta berbicara lain, perempuan Indonesia belumlah terlindungi sepenuhnya. Data Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan naik dari tahun ke tahun. Amat terang upaya Kartini memperjuangkan harkat martabat wanita Indonesia belum tercapai. Alih-alih habis gelap terbitlah terang, perempuan Indonesia masih berkutat di lorong gelap kekerasan. Perayaan Hari Kartini 21 April setiap tahun hanya tinggal seremoni.

Berdasar pada jumlah kasus yang didapat dari 232 lembaga mitra Komnas Perempuan di 34 provinsi, terdapat 16.217 kasus yang berhasil didokumentasikan. Kekerasan tidak hanya terjadi di ranah domestik, tetapi meluas di berbagai wilayah, termasuk di ruang publik. Harus diingat data yang terungkap barulah fenomena puncak gunung es, belum data rill.

Kekejian kepada kaum hawa yang paling mencolok terjadi di wilayah personal. Tahun 2016 menunjukkan terjadi kenaikan data jenis kekerasan seksual di ranah ini dibanding tahun sebelumnya, yakni 11.207 kasus. Perempuan Indonesia justru tidak aman dalam lingkungan terdekatnya.

Mengerucut ke Provinsi Lampung, sepanjang 2015 jumlahnya juga masih tinggi, yakni 1.018 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menempati posisi angka yang paling tinggi, yakni 638 kasus. Hal ini menunjukan bahwa kaum perempuan masih jauh dari kata dihormati, di hargai dan dilindungi. Kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tak kunjung usai setelah apa yang menimpa Yuyun, Alih-alih berharap kekerasan terhadap anak dan perempuan menurun namun justru baru-baru ini banyak kasus mengenaskan yang terjadi di Lampung yang menjadikan Mistiana sebagai korban.

Yuyun dan Mistiana adalah bukti nyata bahwasannya keadilan di Negeri ini belum berpihak kepada anak dan perempuan. Kasus keji yang dihadapi YY dibengkulu dan ke kasus mistiana di Lampung Timur hanya salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi, mereka merupakan korban dari ketidakadilan kehidupan di Indonesia.

Begitu banyak tugas yang harus dilakukan oleh  Polri selaku aparat penegak hukum yang melindungi masyarakatnya dari setiap ancaman. Berdasarkan kajian diatas, Kami Mahasiswa yang diwakili Oleh BEM U KBM Unila menyampaikan beberapa aspirasi kami kepada Bapak Kapolri yaitu sebagai berikut:

  1. Meminta Kapolri untuk responsif dan tegas terhadap fenomena yang berindikasi pada kebangkitan PKI.
  2. Meminta Kapolri untuk membuat langkah preventif terhadap indikasi kebangkitan PKI.
  3. Menuntut agar Kapolri menindak dengan tegas siapapun yang menjadi dalang atau provokator kebangkitan PKI.
  4. Meminta Kapolri membuat langkah konkrit untuk menyelesikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik preventif ataupun represif.
  5. Menghukum seberat-beratnya pelaku tindak kekerasan terhadap yuyun dan mistiana serta perempuan dan anak lainnya.
  6. Meminta Polri segera menangkap tersangka kasus mistiana, dan menghukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku.

 

 

Bandar Lampung, 17 Mei 2016

Presiden Mahasiswa Universitas Lampung

 

Ahmad Nur Hidayat

NPM. 1212011022

Be the first to comment

Leave a Reply